Thoni Haryanto, warga Desa Tarempa Timur, Kecamatan Siantan, Kabupaten Kepulauan Anambas.
Anambas, SinarPerbatasan.com – PT Pertamina Patra Niaga telah mengeluarkan kebijakan pembelian BBM jenis pertalite mulai 1 Oktober menggunakan QR Code My Pertamina. Namun untuk masa peralihan, penerapan sudah mulai diberlakukan per 1 September 2024 . Jika tidak terdaftar, maka pembelian pertalite akan dibatasi maksimal 20 liter per kendaraan.
Kebijakan ini, ternyata justru membuat masyarakat kurang nyaman, dan merasa kesulitan untuk memenuhi persyaratan yang telah di atur oleh pihak PT Pertamina Patra Niaga. Pasalnya, masih banyak warga yang kurang memahami untuk mengakses QR Code My Pertamina.
“Kami menilai kebijakan yang baru ini terlalu memberatkan masyarakat. Kalau saya berpikir masyarakat Kepri khususnya Kabupaten Kepulauan Anambas, akan merasa kesulitan. Padahal selama ini tak ada permasalahan dalam pembeliaan pertalite,” ungkap Thoni, kepada awak media ini, Selasa (08/10/2024) sore.
Thoni berharap Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas, terutama Bupati, Anggota DPRD dan pihak-pihak terkait lainnya, harus duduk bersama untuk mencari jalan terbaik, agar tidak menyulitkan masyarakat awam.
“Bagi kami, aturan pembelian BBM ini seperti aturan mengenai tambang pasir dan batu tradisional, yang cukup menyulitkan masyarakat, bahkan mempersulit masyarakat untuk mengais rejeki,” sebut Thoni.
Thoni berharap Pemerintah dapat memberikan kemudahan dan kenyamanan, dalam mendapatkan BBM subsidi dari Pemerintah. (Red)
