Suasana rapat sosialisasi tentang Penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD) tahun anggaran 2023, di Kantor Bupati Natuna, pada Senin (30/01/2023) pagi, yang dipimpin langsung oleh Sekda Natuna, Boy Wijanarko Varianto. (foto : Zubad)
Natuna, SinarPerbatasan.com – Pemerintah Daerah Kabupaten Natuna, dalam hal ini Bagian Tata Pemerintahan Sekretariat Daerah (Setd) Natuna, menggelar sosialisasi tentang Penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD) Tahun Anggaran 2023.
Sosialisasi tersebut berlangsung di Ruang Rapat Lantai II Kantor Bupati Natuna, Jalan Batu Sisir, Bukit Arai, Kecamatan Bunguran Timur, pada Senin (30/01/2023) pagi.
Turut hadir dalam acara tersebut Asisten ll Pemerintahan, Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Pemkab Natuna. Kemudian hadir secara virtual Direktur Evaluasi Kinerja dan Peningkatan Kapasitas Daerah Ditjen Otonomi Daerah Kemendagri, Deddy Winarwan, serta para Kabag yang berada di lingkungan Pemeritahan Daerah Kabupaten Natuna.
Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Natuna, Boy Wijanarko Varianto, mengatakan LPPD merupakan raport Kepala Daerah yang dinilai oleh Pemerintah Pusat. Dimana, didalamnya memuat capaian kinerja pemerintah daerah selama satu tahun terakhir.
“LPPD memuat capaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah dan pelaksanaan tugas pembantuan selama 1 (satu) tahun anggaran, yang memuat laporan penerapan standar pelayanan minimal serta laporan penerapan inovasi daerah yang di laksanakan oleh seluruh OPD,” terang Boy.
Boy Wijanarko berharap, seluruh Kepala dan Perencana OPD agar dapat mengikuti rangkaian kegiatan sosialisasi dengan baik, sehingga dalam pembuatan Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah berdasarkan IKK.
“Saya berharap, pasca mengikuti kegiatan sosialisasi ini, para OPD yang ada di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Natuna dapat menyampaikan laporan kinerjanya sesuai dengan Indikator Kinerja Kunci (IKK). Semoga pencapaian penilaian LPPD akan meningkat,” harapnya.
Sementara itu Direktur Evaluasi Kinerja dan Peningkatan Kapasitas Daerah Ditjen Otonomi Daerah Kemendagri, Deddy Winarwan, mengatakan melalui vidcon, bahwa kegiatan ini bertujuan untuk membina dan pengawasan dalam membuat rancangan LPPD.
“Kegiatan ini bertujuan bertujuan sebagai bentuk pembinaan dan pengawasan terhadap kebenaran informasi penyelenggaraan pemerintahan daerah, yang akan dituangkan dalam rancangan LPPD,” jelas Deddy Winarwan. (Zubad)
Editor : Imam Agus
