Foto bersama usai acara pengukuhan perpanjangan masa jabatan Kades se-Kabupaten Natuna, Senin (01/07/2024) siang.
Natuna, SinarPerbatasan.com – Pimpinan DPRD Natuna, seperti Wakil Ketua I dan Wakil Ketua II DPRD Natuna, beserta beberapa Anggota DPRD Natuna lainnya, menghadiri acara pengukuhan perpanjangan masa jabatan Kepala Desa se-Kabupaten Natuna, di Gedung Sri Srindit Ranai, Jalan Yos Sudarso, Kelurahan Batu Hitam, Kecamatan Bunguran Timur, pada Senin (01/07/2024) siang.
Pengukuhan 69 Kades ini, dilakukan oleh Bupati Natuna, Wan Siswandi, berdasarkan Surat Keputusan Bupati Natuna No.249 Tahun 2024 tentang perpanjangan masa jabatan Kepala Desa se-Kabupaten Natuna.
Tampak Daeng Ganda dan Rusdi, saat menyalami para Kades yang baru di kukuhkan masa perpanjangan jabatannya.
Wakil Ketua II DPRD Natuna, Jarmin Sidik, berharap perpanjangan masa jabatan para Kades se-Kabupaten Natuna ini, dapat dirasakan manfaatnya dengan semakin sejahteranya masyarakat desa.
Menurutnya, perpanjangan masa jabatan sebanyak 2 tahun bagi para kades, harus disikapi dengan bijak dan bertanggung jawab.
“Jangan sampai bertambahnya masa jabatan, justru semakin membuat kita lupa akan tugas dan kewajiban sebagai pemimpin desa. Ajak masyarakat untuk ikut membangun desa, selalu jalin silaturahmi yang baik dan selalu mengayomi masyarakat. Karena kades itu contoh bagi masyarakatnya,” pesan Jarmin.
Tampak Wakil Ketua II DPRD Natuna, Jarmin Sidik dan sejumlah anggota DPRD Natuna, saat menyalami para Kades se-Kabupaten Natuna.
Di tempat yang sama, Anggota Komisi III DPRD Natuna, Rusdi, meminta agar para kades bisa menjalankan amanah yang telah diberikan negara dan masyarakat desa.
Wakil rakyat yang akrab disapa Muk itu meminta, para kades agar dapat mengelola APBDes dengan transparan dan penuh tanggung jawab. Politisi PDI Perjuangan itu juga mengajak para kades, untuk selalu menaati aturan berlaku sehingga tidak bermasalah dengan hukum di kemudian hari.
“Seperti pesan pak Bupati, anggaran desa cukup besar, sehingga harus dikelola secara hati-hati. Utamakan priroritas kebutuhan masyarakat seperti apa yang sudah disetujui bersama dalam musyawarah desa,” pungkas Muk. (Advertorial)
