Sejumlah awak media saat menemui Bupati Natuna, Wan Siswandi, diruang kerjanya belum lama ini.
Natuna, SinarPerbatasan.com – Dijuluki sebagai ‘mutiara di ujung utara’ kabupaten Natuna berada di garda terdepan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Berbatasan langsung dengan sejumlah negara Asean.
Natuna merupakan salah satu kawasan strategis nasional. Memiliki sebanyak 154 pulau, akan tetapi 127 pulau diantaranya hingga saat ini belum berpenghuni.
Sebagai daerah kepulauan, armada laut menjadi andalan utama untuk mobilisasi penumpang dan barang. Sementara, moda transportasi udara baru bisa menjangkau ibukota Kabupaten.
Guna mempermudah akses udara, Pemda Natuna pernah mewacanakan membuka bandara perintis di sejumlah pulau. Disamping membuka keterisoliran, nantinya bandara bisa dimanfaatkan untuk kepentingan bersifat insidentil.
Sayangnya, wacana tersebut harus dikubur untuk sementara waktu. Pasalnya, Pemda Natuna tidak mungkin merealisasikannya ditengah kondisi keuangan daerah yang morat-marit.
Bupati Natuna Wan Siswandi mengatakan,
Sebenarnya, untuk membuka bandara perintis tidak membutuhkan biaya terlalu besar. Diperkirakan menelan anggaran kurang lebih Rp 2 milyar.
“Dengan kondisi keuangan seperti ini kita kesampingkan dulu. Walaupun sebenarnya bangun bandara perintis itu gak mahal juga,” ujar Siswandi saat dikonfirmasi di ruang kerjanya, baru-baru ini.
Menurutnya, tanpa keberadaan bandara perintis tersebut, masyarakat masih punya pilihan menggunakan jasa transportasi laut seperti kapal Pelni.
Ia menegaskan, APBD Natuna diprioritaskan untuk kepentingan yang berdampak langsung kepada masyarakat. Sementara, Pemda Natuna akan menunda pembangunan, terkecuali menggunakan Dana Alokasi Khusus (DAK).
Tidak itu saja, demi mengutamakan kepentingan masyarakat, Pemda juga membatalkan pembangunan lanjutan kantor DPRD Natuna dan jalan dua jalur.
“Kita utamakan masalah gaji PTT, TPP, bayar hutang dan yang lainnya. Karena percuma juga pembangunan lancar, tapi masyarakat kita susah,” tegas Siswandi. (Mzn)
