Pj Sekda La Saripi bersama Kepala Bappeda Samrin dan perwakilan camat, TP PPK dan kepala desa/ kelurahan usai mendatangi hasil rembuk dalam upaya percepatan penurunan stunting, Jum’at (04/10/2024).
Buton Tengah, SinarPerbatasan.com – Kasus stunting memang menjadi permasalahan serius dan menjadi momok bagi negara Indonesia. Dibawah komando Presiden RI, Prabowo Subianto, stunting menjadi salah satu Pekerjaan Rumah (PR) yang mesti diselesaikan secara bersama-sama, baik dari tingkat Pusat, Provinsi hingga daerah Kabupaten/Kota se-Indonesia.
Hal ini lah yang membuat Pemerintah Daerah Kabupaten Buton Tengah (Buteng), Provinsi Sulawesi Tenggara (Sultra), sangat serius menyambut program Pemerintah Pusat dibawah Kementerian Kesehatan (Kemenkes), untuk ikut andil dalam memerangi stunting di Daerah Berjuluk Seribu Gua tersebut.
Hal itu dibuktikan oleh Pemerintah Daerah (Pemda) Kabupaten Buteng, Provinsi Sultra, melalui Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) mengelar rembuk stunting tahun anggaran 2024, berlangsung di Aula Gedung Kesenian Lakudo, pada Jum’at (04/10/2024).
Acara ini di buka secara resmi oleh Penjabat (Pj) Sekretaris Daerah (Sekda) Buton Tengah, La Saripi, dan dihadiri unsur Forkopimda, para kepala OPD, TP PKK, para camat, lurah/desa.
Pada kesempatan tersebut, Pj Sekda La Saripi menyampaikan bahwa kegiatan rembuk stunting ini bertujuan untuk merumuskan strategi penanganan stunting yang lebih efektif melalui kolaborasi berbagai pihak.
Lanjut ia mengatakan, stunting adalah persoalan serius yang harus mendapat perhatian seluruh pihak untuk mengatasinya secara bersama-sama, baik itu lintas sektor, kerja sama seluruh elemen pemerintahan dan masyarakat.
“Penurunan angka stunting tidak bisa dilakukan oleh satu pihak, melainkan membutuhkan peran semua pihak untuk mengatasinya. Stunting adalah masalah serius terhadap tumbuh kembangnya anak dan berdampak pada masa depan generasi kita,” ucap Sekda.
Tahun 2023, lanjut ia menyampaikan, berdasarkan hasil Survei Kesehatan Indonesia (SKI) angka prevalensi stunting di Buton Tengah tercatat mencapai 36,8 persen atau mengalami penurunan sebesar 4,8 persen dari tahun sebelumnya yang mencapai 41,6 persen.
“Dengan angka tersebut, Buton Tengah menduduki posisi ketiga dengan prevalensi stunting tertinggi di Sulawesi Tenggara. Sedangka data SKI tahun 2023 menunjukan bahwa angka stunting di Indonesia masih berada pada level 21,5 persen, dan ini belum mencapai target nasional 14 persen untuk prevalensi stunting pada tahun 2024,” ujarnya.
Tahun 2024, lanjut ia mengungkapkan, selain data SKI, Pj Sekda mengungkapkan, tahun 2024 percepatan penurunan stunting di Kabupaten Buton Tengah berdasarkan data elektronik-Pencatatan dan Pelaporan Gizi Berbasis Masyarakat (e-PPGBM) diambil melalui data posyandu, angka stunting di Buton Tengah mencapai 14,4 persen turun dari 15,7% pada tahun sebelumnya.
“Hasil penelitian serentak ditempat posyandu pada bulan Juni 2024 diseluruh desa/kelurahan, data ril akurat dihasilkan e-PPGBM bahwa angka stunting berada pada angka 14,4 persen. Data tersebut menunjukan bahwa penanganan anak terindikasi stunting terus menurun dari tahun ke tahun di Kabupaten Buton Tengah,” tutur.
Terakhir menambahkan, pembentukan Tim Percepatan Penurunan Stunting (TPPS) dengan melibatkan lintas OPD hingga tingkat desa dan kelurahan telah berkontribusi penanganan stunting hingga saat ini. Dan kemudian peluncuran program Bapak dan Bunda Asuh stunting di setiap kecamatan memberikan dampak yang baik atas kepeduliannya memberikan bantuan kepada keluarga berisiko stunting
“Atas nama pribadi dah pemerintah mengucapkan terimakasih kepada seluruh komponen masyarakat, perangkat daerah, dan seluruh pemangku kepentingan atas kerjasama dan dukungannya dalam upaya percepatan penanganan stunting di Buton Tengah,” pungkasnya
Sementara itu, Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Buton Tengah, H.Kasman, mengatakan, berbagai upaya untuk menurunkan angka stunting terus di galakan dengan memaksimalkan program Kementerian Kesehatan.
“Sasaran penanggulangan stunting yang telah dilakukan diantaranya adalah pemberian makanan tambahan (PMT) pada balita dan ibu hamil, pemberian tablet tambah darah (TTD) pada remaja putri dan ibu hamil, peningkatan cakupan imunisasi dasar lengkap pada bayi dan balita, serta pemberian makanan tambahan pada balita gizi kurang,” jelasnya.
Selain itu, petugas kesehatan di tiap Puskesmas fokus melakukan falidasi pemutakhiran data stunting tingkat desa serta melakukan upaya pencegahan stunting dengan memastikan akses air bersih dan sanitasi yang baik, edukasi dan konseling pada calon pengantin, menyediakan akses ke layanan kesehatan dan keluarga berencana, memberikan pendidikan pengasuhan pada orangtua, serta memberikan edukasi kesehatan seksual dan reproduksi serta gizi pada remaja.
“Dari program tersebut dijalankan, Alhamdulillah memberikan kontribusi positif pada penurunan angka stunting hingga saat ini. Dan ini juga atas komitmen serius Tim TPPS hingga tingkat desa dan kelurahan dan peran kontribusi langsung kepedulian bapak bunda asuh anak stunting memberikan makanan tambahan yang kaya gizi dan protein, seperti susu dan telur kepada masyarakat berisiko stunting,” tutupnya. (Advertorial)
Laporan : Hari Sabar
