Salah satu sudut pasar tradisional Ranai, Kecamatan Bunguran Timur, pada Senin (20/032023) siang. (foto : Udin)
Natuna, SinarPerbatasan.com – Pembangunan Pasar Rakyat yang rencananya diperuntukkan untuk merelokasikan para pedagang di pasar Ranai, ternyata menuai protes dan penolakan dari para pedagang. Hal ini dikarenakan pembangunan pasar rakyat yang menelan anggaran miliaran rupiah tersebut terkesan dipaksakan.
Mereka enggan untuk direlokasi ke pasar rakyat tersebut karena dinilai masih banyak fasilitasnya yang kurang memadai. Terlebih lagi kurangnya ventilasi udara yang tidak ada bagi para pedagang.
“Kami merasa tidak nyaman setelah melihat lokasi yang akan dijadikan sebagai tempat kami berjualan. Ventilasi tidak ada ditambah lagi ruangan yang kurang memadai hanya berukuran 2×2 meter saja,” ungkap Carles, salah seorang pedagang kelontong di pasar Ranai, Kecamatan Bunguran Tinur, pada Senin (20/03/2023) siang.
Ia mengatakan, dengan lokasi yang hanya minim fasilitas tersebut membuat keinginan para pedagang enggan untuk pindah. Ditambah lagi tidak adanya sosialisasi terkait relokasi para pedagang di pasar Ranai.
“Hingga kini, kita tidak pernah diundang untuk sosialisasi terkait relokasi para pedagang. Ini malah kita disuruh siap-siap untuk pindah aneh saja. Pada intinya kita tidak menerima jika harus pindah jika lokasinya tidak memungkinkan untuk kami berjualan,” ungkapnya.
Hal senada disampaikan oleh Ridwan, juga salah seorang pedagang ikan di pasar Ranai mengatakan, bahwa lokasi pasar rakyat yang baru itu tidak layak bagi para pedagang. Karena minim fasilitas pembuangan dan air asin untuk menyegarkan ikan.
Gimana kita mau pindah bang, fasilitasnya saja sudah kurang memadai bagi kami para pedagang ikan. Jika kita berjualan dengan ketiadaan air asin sangat berpengaruh pada ikan, karena tidak lama akan busuk,” jelasnya.
Sementara Firdaus Sekertaris Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM (Disperindagkop UKM) Kebupaten Natuna, saat ditemui di lokasi Pasar Rakyat menuturkan, bahwa saat ini pasar rakyat ini belum dioperasikan.
Hal ini lantaran belum adanya regulasi maupun peraturan pemerintah terkait penggunakan pasar rakyat tersebut.
“Saat ini kita masih menyusun Peraturan Bupati (Perbup) tentang pengelolaan Pasar Rakyat serta perbup tentang retribusi pasar,” ucapnya.
Terkait sosialisasi tentang pasar rakyat ini pihaknya masih berkoordinasi dengan instansi terkait dalam peruntukan penggunaan bangunan pasar rakyat.
“Kita tetap akan berkoordinasi dengan para pedagang terlebih dahulu, dan akan membicarakan kepada pimpinan tentang penggunaan pasar rakyat tersebut,” ungkapnya. (Udin)
Editor : Imam Agus
