Rizqi Almaajid
Medan, SinarPerbatasan.com – Sejak merdeka, struktur perpajakan Indonesia telah mengalami beberapa kali perubahan. Pada awalnya, sistem perpajakan kolonial Belanda terus memberikan dampak pada struktur perpajakan Indonesia. Sistem perpajakan kolonial Indonesia berfungsi sebagai alat bagi pemerintah untuk memungut pajak dan mempertahankan kekuasaan atas rakyatnya.
Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, yang mengatur pajak pertambahan nilai dan pajak penghasilan, diterbitkan Indonesia pada tahun 2007. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan, yang mengatur pajak penghasilan penduduk, juga diterbitkan. Ide-ide ekonomi Islam juga berdampak pada sistem perpajakan Indonesia. Di antara pungutan yang digunakan dalam sistem pajak Islam adalah zakat, kharaj, khums, dan jizyah. Dalam kerangka perpajakan Islam, Pajak berfungsi sebagai cara untuk menyeimbangkan distribusi pendapatan dan mengurangi kesenjangan sosial selain menyediakan pendanaan bagi negara.
Ekonomi digital dan globalisasi menghadirkan kesulitan baru. Perusahaan digital dan transaksi lintas batas sering kali sulit diawasi dan dikenai pajak dengan benar. Untuk melakukannya, diperlukan kolaborasi internasional, dan undang-undang perpajakan harus dimodifikasi untuk memperhitungkan pergeseran ekonomi dunia. Sistem perpajakan mungkin tidak dapat mengelola kompleksitas yang ditimbulkan oleh globalisasi dan ekonomi digital jika tidak disesuaikan dengan tepat.
Salah satu masalah utama adalah kepatuhan wajib pajak yang rendah. Banyak wajib pajak yang sengaja menghindari pajak dengan memanfaatkan beberapa celah hukum atau tidak memahami undang-undang perpajakan. Akibatnya, pejabat pajak harus berupaya lebih keras untuk menegakkan hukum dan memastikan kepatuhan. Namun, integritas sistem dapat terganggu oleh korupsi dan penyalahgunaan kekuasaan dalam administrasi perpajakan. Kepercayaan publik terhadap sistem perpajakan dapat dirusak oleh otoritas pajak yang tidak jujur atau mereka yang menyalahgunakan kekuasaan mereka.
Masalah utama lainnya adalah penghindaran dan penggelapan pajak. Wajib pajak individu dan perusahaan sering kali mencari cara untuk menurunkan kewajiban pajak mereka secara ilegal. Selain menurunkan pendapatan negara, hal ini juga merugikan pembayar pajak
yang patuh.
Menghadapi berbagai tantangan dalam implementasi sistem perpajakan memerlukan upaya terpadu dari berbagai pihak. Pemerintah, otoritas pajak, dan masyarakat harus bekerja sama dalam melakukan reformasi perpajakan yang inklusif, meningkatkan infrastruktur teknologi, mengedukasi publik, serta menegakkan hukum dengan tegas. Dengan langkah-langkah ini, sistem perpajakan dapat berfungsi lebih efektif dalam mengumpulkan pendapatan negara dan mendukung pembangunan ekonomi yang berkelanjutan.
Pada bagian hasil dan pembahasan dari penelitian Peran APBN dalam Mendorong Pembangunan Ekonomi Berkelanjutan di Indonesia, beberapa temuan penting akan diuraikan terkait peran APBN dalam mendukung aspek-aspek utama pembangunan berkelanjutan. Hasil ini diperoleh melalui analisis kebijakan fiskal, data APBN, serta dampak implementasinya terhadap ekonomi, lingkungan, dan sosial di Indonesia. Berikut adalah beberapa poin utama dari hasil dan pembahasannya, yaitu:
1. Alokasi Anggaran APBN untuk Sektor Strategis
Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam beberapa tahun terakhir, alokasi APBN telah difokuskan pada sektor-sektor strategis yang mendukung pembangunan berkelanjutan, seperti infrastruktur, pendidikan, kesehatan, dan lingkungan hidup. Sebagai contoh, anggaran untuk infrastruktur yang terus meningkat telah mempercepat pembangunan jalan, pelabuhan, dan fasilitas publik lainnya. Investasi ini diharapkan mampu mendorong pertumbuhan ekonomi jangka panjang, sekaligus memperbaiki aksesibilitas dan mengurangi kesenjangan antarbwilayah. Meski demikian, alokasi anggaran untuk sektor lingkungan dan mitigasi perubahan iklim masih relatif kecil dibandingkan dengan anggaran infrastruktur. Hal ini menunjukkan bahwa ada ketidakseimbangan dalam prioritas pembangunan berkelanjutan, di mana aspek ekonomi sering kali lebih diutamakan dibandingkan dengan aspek lingkungan.
2. Pencapaian Target SDGs Melalui APBN
Data menunjukkan adanya peningkatan dalam pencapaian beberapa target SDGs, terutama dalam pengurangan kemiskinan, peningkatan kualitas pendidikan, serta akses terhadap layanan kesehatan. Misalnya, melalui program bantuan sosial seperti Program Keluarga Harapan (PKH) dan Kartu Indonesia Sehat (KIS), terdapat peningkatan kualitas hidup masyarakat miskin, yang merupakan salah satu pilar dalam pembangunan berkelanjutan. Meskipun APBN telah berkontribusi pada beberapa pencapaian SDGs, tantangan tetap ada dalam hal distribusi anggaran yang merata di seluruh Indonesia. Kawasan terpencil dan tertinggal masih
menghadapi keterbatasan akses terhadap sumber daya yang dialokasikan melalui APBN, sehingga menimbulkan ketimpangan pembangunan antar wilayah. Perbaikan dalam distribusi anggaran menjadi penting untuk mendorong pertumbuhan yang lebih inklusif.
3. Efektivitas Kebijakan Fiskal dalam Mendorong Pertumbuhan Ekonomi
Penelitian ini menemukan bahwa kebijakan fiskal melalui APBN, terutama terkait belanja negara dan investasi di sektor infrastruktur, telah berhasil mendorong pertumbuhan ekonomi nasional. Pertumbuhan Produk Domestik Bruto (PDB) yang stabil pada beberapa tahun terakhir mencerminkan bahwa anggaran yang dialokasikan cukup efektif dalam menciptakan lapangan kerja, meningkatkan daya beli masyarakat, dan mendorong aktivitas ekonomi di berbagai sektor. Meskipun pertumbuhan ekonomi tercapai, ada kekhawatiran terkait keberlanjutan fiskal. Pengeluaran negara yang tinggi dalam jangka panjang, terutama yang dibiayai oleh utang, dapat menimbulkan risiko terhadap stabilitas fiskal dan makroekonomi. Oleh karena itu, diperlukan upaya untuk menjaga keseimbangan antara pengeluaran pemerintah dan penerimaan negara, agar APBN tetap berfungsi secara optimal tanpa membebani anggaran di masa depan.
4. Tantangan dalam Implementasi Kebijakan Pembangunan Berkelanjutan
Salah satu temuan utama adalah tantangan dalam implementasi kebijakan yang terkait dengan pembangunan berkelanjutan. Kendala yang dihadapi antara lain adalah koordinasi antarlembaga yang belum optimal, keterbatasan kapasitas di tingkat daerah, serta ketergantungan yang tinggi terhadap sumber daya alam sebagai motor penggerak ekonomi. Selain itu, alokasi anggaran untuk proyek-proyek yang ramah lingkungan masih terbatas.
Untuk mengatasi tantangan ini, perlu adanya reformasi dalam pengelolaan APBN yang lebih
berbasis pada pembangunan berkelanjutan. Pemerintah perlu memperkuat kerangka kebijakan yang lebih ramah lingkungan serta memastikan bahwa setiap program dan proyek yang didanai oleh APBN memperhitungkan dampak jangka panjang terhadap kelestarian sumber daya alam.
5. Dampak APBN Terhadap Perlindungan Lingkungan
Meskipun ada komitmen pemerintah dalam meningkatkan anggaran untuk program
pelestarian lingkungan, hasil penelitian menunjukkan bahwa dampak positif terhadap lingkungan masih terbatas. Beberapa proyek pembangunan yang dibiayai oleh APBN, seperti pembangunan infrastruktur, masih menimbulkan dampak negatif terhadap ekosistem lokal. Misalnya, deforestasi dan pencemaran air sering kali menjadi efek samping dari pembangunan proyek besar. Penggunaan APBN dalam mendorong pembangunan berkelanjutan harus lebih seimbang antara kepentingan ekonomi dan lingkungan. Diperlukan evaluasi yang lebih ketat terhadap proyek-proyek yang berpotensi merusak lingkungan, serta penerapan kebijakan fiskal yang mendorong penggunaan energi terbarukan dan teknologi ramah lingkungan.
6. Rekomendasi untuk Pengelolaan APBN yang Lebih Berkelanjutan
Berdasarkan hasil analisis, disarankan agar pemerintah memperkuat perencanaan dan pengelolaan APBN yang lebih berorientasi pada keberlanjutan. Beberapa rekomendasi meliputi peningkatan alokasi anggaran untuk sektor energi terbarukan, penguatan regulasi terkait penggunaan sumber daya alam, serta peningkatan kapasitas pemerintah daerah dalam mengelola program pembangunan berkelanjutan. Dengan mengadopsi kebijakan fiskal yang lebih ramah lingkungan dan berkelanjutan, Indonesia diharapkan dapat mencapai pertumbuhan ekonomi yang stabil sekaligus melestarikan lingkungan untuk generasi mendatang. Peningkatan koordinasi antar sektor dan antarlembaga juga akan sangat penting untuk memastikan keberhasilan implementasi program pembangunan berkelanjutan yang dibiayai oleh APBN.
Secara keseluruhan, peran APBN dalam mendorong pembangunan ekonomi
berkelanjutan di Indonesia sudah terlihat, terutama dalam peningkatan infrastruktur dan pencapaian beberapa target SDGs. Namun, masih terdapat banyak ruang untuk perbaikan, terutama dalam hal keberlanjutan fiskal, perlindungan lingkungan, dan pengurangan ketimpangan. Rekomendasi yang dihasilkan diharapkan dapat membantu pemerintah dalam memperbaiki pengelolaan APBN demi mencapai tujuan pembangunan berkelanjutan yang lebih holistik.
Peran APBN dalam Mendorong Pembangunan Ekonomi Berkelanjutan di Indonesia menegaskan bahwa APBN memiliki peran strategis dalam mendukung pembangunan ekonomi berkelanjutan, namun pelaksanaannya masih menghadapi sejumlah tantangan. Secara umum, APBN telah memberikan kontribusi signifikan dalam mempercepat pertumbuhan ekonomi melalui alokasi anggaran untuk sektor-sektor penting seperti infrastruktur, pendidikan, kesehatan, dan program sosial. Selain itu, kebijakan fiskal yang diimplementasikan juga berperan dalam mendukung beberapa pencapaian Sustainable Development Goals (SDGs), terutama dalam hal pengurangan kemiskinan dan peningkatan kualitas layanan publik.
Namun, terdapat ketidakseimbangan antara aspek ekonomi, sosial, dan lingkungan dalam implementasi APBN. Alokasi anggaran untuk program-program yang mendukung perlindungan lingkungan dan mitigasi perubahan iklim masih relatif kecil dibandingkan dengan anggaran untuk sektor ekonomi. Hal ini menunjukkan bahwa fokus pembangunan masih cenderung lebih mengutamakan pertumbuhan ekonomi daripada keberlanjutan lingkungan.
Selain itu, meskipun ada peningkatan dalam beberapa indikator pembangunan berkelanjutan, tantangan besar masih ada dalam hal distribusi anggaran yang merata ke seluruh wilayah Indonesia, keterbatasan kapasitas daerah, dan risiko keberlanjutan fiskal akibat
tingginya pengeluaran yang dibiayai oleh utang. Untuk mencapai pembangunan yang lebih seimbang, diperlukan penguatan koordinasi antar lembaga, peningkatan kapasitas di tingkat daerah, serta peningkatan alokasi anggaran untuk sektor-sektor yang mendukung kelestarian lingkungan.
Pemerintah harus terus memperbaiki kebijakan fiskal agar lebih inklusif dan seimbang, serta memperkuat upaya mitigasi dampak lingkungan dari proyek pembangunan. Hanya dengan pendekatan yang terintegrasi, Indonesia dapat mencapai pertumbuhan ekonomi yang stabil dan seimbang dengan keberlanjutan sosial dan lingkungan untuk generasi mendatang.
Penulis: Rizqi Almaajid (Mahasiswa Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan Universitas Islam Negeri Sumatera Utara)
