BerandaDaerahKetua Komisi II DPRD Natuna Harap Ada Pemerataan Pembangunan di Setiap Kecamatan

Ketua Komisi II DPRD Natuna Harap Ada Pemerataan Pembangunan di Setiap Kecamatan

Ketua Komisi II DPRD Natuna, Marzuki, ketika dihubungi awak media pada Sabtu (11/02/2023) pagi. (foto : koleksi pribadi Marzuki)

Natuna, SinarPerbatasan.com – Ketua Komisi II DPRD Natuna, Marzuki, menilai Pemerintah Daerah (Pemda) Kabupaten Natuna masih kurang bijak dalam pengambilan keputusan, yang disampaikan masyarakat melalui Musyawarah Rencana Pembangunan (Musrenbang) di tingkat Kecamatan.

Marzuki sepertinya memiliki keinginan yang begitu tinggi agar terciptanya pemerataan pembangunan disetiap Kecamatan.

Oleh karena itu, politisi Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra) ini pun berharap agar Bupati Natuna Wan Siswandi, melalui kebijakannnya dapat menetapkan pagu anggaran untuk setiap Kecamatan.

Kata Marzuki, selama ini pengambilan keputusan dari hasil Musyawarah antar pemangku kepentingan yang membahas menyepakati langkah-langkah penanganan program kegiatan prioritas, yang tercantum dalam daftar usulan rencana kegiatan pembangunan Desa/Kelurahan yang diintegrasikan dengan prioritas pembangunan Kabupaten terkesan mubazir.

https://www.sinarperbatasan.com/wp-content/uploads/2024/03/WhatsApp-Image-2024-03-20-at-21.06.11-6.jpeg

“Saya berharap ada pagu anggaran yang disiapkan untuk setiap Kecamatan, supaya pembangunan itu benar-benar merata, bukan hanya sekedar ungkapan tentang pemerataan pembangunan saja, semua usulan di tampung, tapi realisasinya tidak sesuai kenyataan,” cetus Marzuki, saat dihubungi awak media ini melalui sambungan telepon, Sabtu (11/02/2023) pagi.

Keingan tersebut kata Marzuki, sudah beberapa kali disampaikan kepada Bupati dan Bappeda, agar setiap kecamatan diberikan pagu anggaran secara khusus.

Baik secara lembaga, maupun melalui pandangan fraksi, suara lantang penetapan angka disetiap Kecamatan itu, telah pun disuarakannya.

“Sayangnya mereka selalu beralasan anggaran defisit. Sebenarnya tidak ada pengaruh kalau terjadi defisit, anggaranya kita sesuaikan saja. Misalnya kecamatan A kita tetapkan pagu dananya sebesar Rp 5 milyar, kalau defisit kita sesuaikan menjadi Rp 3 milyar, nanti pandailah mereka menyesuaikan, kira-kara apa yang harus diprioritaskan dengan anggaran sebesar itu,” tegas Marzuki.

Sebagai pejuang aspirasi masyarakat, Marzuki berkeinginan pemerataan pembangunan yang selalu disebut-sebut pada setiap kegiatan Musrenbang benar-benar terealisasikan. (Sholeh)

Editor : Imam Agus

RELATED ARTICLES

TINGGALKAN KOMENTAR

Silakan masukkan komentar anda!
Silakan masukkan nama Anda di sini

- Advertisment -
Google search engine



Google search engine

Most Popular

Recent Comments

https://ibb.co/hBb6x82