Blitar, SinarPerbatasan.com – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Blitar gelar rapat paripurna dengan agenda penyampaian Pandangan Umum (PU) fraksi-fraksi terhadap Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Blitar Tahun Anggaran 2024, di Graha Paripurna kantor DPRD Kabupaten Blitar, Senin malam (19/8/2024).
Rapat paripurna dipimpin oleh Ketua DPRD Kabupaten Blitar, Suwito Saren Satoto, didampingi oleh Wakil Ketua DPRD, M. Rifai, dan Mujib. Hadir dalam rapat tersebut Bupati Blitar Rini Syarifah, Sekretaris Daerah, jajaran Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), para kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD), asisten, staf ahli, dan sejumlah anggota DPRD Kabupaten Blitar.
Dalam kesempatan tersebut, juru bicara dari Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (F-PDIP), Aryo Nugroho, menyampaikan pandangan umum fraksinya terkait Ranperda Perubahan APBD 2024. Dalam pandangannya, Aryo mengamati beberapa isu khususnya terkait kemiskinan, pengangguran, stunting, serta permasalahan sosial lainnya.
“Fraksi kami ingin mengetahui berapa besar anggaran yang dialokasikan untuk mengatasi tingginya kemiskinan, pengangguran, dan stunting. Kami menilai bahwa hal tersebut adalah permasalahan paling mendesak yang harus segera diatasi,” terangnya.
Lebih lanjut, Aryo juga mengkritisi terkait program beasiswa yang belum menjangkau calon penerima manfaat secara luas. Karena banyak calon penerima manfaat yang gagal memenuhi persyaratan administrasi karena pengumuman yang dilakukan terlalu singkat.
“Kami meminta kejelasan tentang syarat sebenarnya dari calon penerima beasiswa tersebut dan berapa nilai uang yang diberikan pada penerima beasiswa,” ucap Aryo.
Ia juga menyinggung tentang pembangunan infrastruktur pendidikan yang hingga saat ini masih mengalami keterlambatan dan infrastruktur jalan yang Menurutnya, beberapa jalan yang masih layak justru mendapat perhatian lebih dibanding jalan yang mengalami kerusakan berat,” pungkasnya. (Daffa/Adv/Dwn)
