Natuna, SinarPerbatasan.com – Pemerintah Daerah Kabupaten Natuna, melalui Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3AP2KB), menggelar Pelatihan Perlindungan Anak Terpadu Berbasis Masyarakat (PATBM) dan Satgas Kelurahan/Desa Bebas Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak tahun anggaran 2022.
Kegiatan berlangsung di aula lantai 2 Natuna Hotel, Jalan HR. Soebrantas, Kelurahan Ranai Darat, Kecamatan Bunguran Timur, pada Selasa (22/02/2022) pagi.
Kepala DP3AP2KB Natuna, Sri Riawati, SP.M.Si., yang membuka secara resmi kegiatan tersebut menuturkan, bahwa setiap anak sejak masih dalam kandungan, hingga kemudian mencapai 18 tahun, memiliki hak-hak dasar yang melekat pada setiap diri anak, yang harus dihormati, dilindungi dan dipenuhi.
Oleh karena itu, kata dia, hal ini harus terus dipromosikan. Hak-hak anak tersebut berkenaan dengan kluster hak-hak sipil dan kebebasan, pengasuhan dalam keluarga dan pengasuhan alternatif.
“Selain itu juga harus kita perhatikan masalah hak kesehatan, kesejahteraan dasar, pendidikan, waktu luang dan budaya, serta perlindungan khusus,” ujar Sri Riawati, dalam sambutannya.
Ia menyebutkan, bahwa Pemerintah bersama masyarakat, dunia usaha dan media massa, termasuk kelompok anak telah melakukan berbagai usaha, dalam rangka membangun pemahaman yang memperlihatkan kepentingan terbaik anak.
Caranya, dengan memastikan bahwa anak didalam dan dilingkungan satuan pendidikan, wajib mendapatkan perlindungan dari tindak kekerasan fisik, psikis, kejahatan seksual dan kejahatan lainnya yang dilakukan oleh pendidik, tenaga pendidikan, sesama peserta didik dan yang lainnya.
Masih kata Sri Riawati, bahwa Pemerintah Indonesia telah mengeluarkan kebijakan dan melaksanakan program yang mendukung pemenuhan dan perlindungan kepada anak. Misalnya seperti pengembangan Kabupaten Layak Anak (KLA), Sekolah Layak Anak (SLA), pembentukan Forum Anak dan pembentukan lembaga-lembaga perlindungan khusus bagi anak.
“Akan tetapi berbagai program tersebut belum banyak menekankan pada pencegahan, dan belum dilakukan secara terpadu dengan melibatkan keluarga, anak dan masyarakat secara bersama-sama,” ungkap Sri Riawati.
Untuk itu ia berharap melalui PATBM ini, masyarakat mampu mengenali, menelaah dan mengambil inisiatif, untuk mencegah dan memecahkan permasalahan kekerasan terhadap anak yang ada dilingkungannya sendiri.
Sri Riawati menyebutkan, berdasarkan kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak baik itu fisik, psikis dan seksual yang masuk ke Unit Pelaksana Tekhnis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD PPPA) Kabupaten Natuna, mengalami kenaikan yang cukup signifikan. Hal ini disebabkan oleh banyak hal yang mempengaruhinya.
“Oleh sebab itu hari ini saya mengajak semua pihak, mari kita bersama-sama menjaga anak-anak kita di mulai dari lingkungan keluarga, lingkungan sekolah dan lingkungan tempat tinggal anak-anak kita. Jika bukan kita siapa lagi, jika bukan sekarang kapan lagi ?,” tegas Sri Riawati.
Masih kata Sri Riawati, bahwa Pemerintah Kabupaten Natuna telah membentuk UPTD PPA, yang memberi pelayanan bagi korban perempuan dan anak, yang mengalami kekerasan dan diskriminasi lainnya, dengan menyediakan tenaga profesional, seperti psikolog klinis, mediator, konselor hukum dan peksos, untuk memenuhi hak-hak korban.
Kata dia, PATBM dan Satgas dapat menjadi perpanjangan tangan UPTD atau Pemerintah Desa, sehingga dapat ikut membangu menyelesaikan persoalan anak-anak dan perempuan di Kabupaten Natuna.
Selain itu, Pemerintah Daerah juga telah membuat Pusat Pembelajaran Keluarga (Puspaga), yang diberikan konseling bagi keluarga-keluarga yang memerlukan informasi, terkait pengasuhan atau hubungan yang harmonis didalam keluarga, dan bisa menjadi mitra bagi PATBM dan Satgas.
“Saya berharap dengan adanya PATBM dan Satgas Desa bebas Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak, maka anak-anak kita menjadi generasi penerus pemimpin bangsa kita yang bermartabat,” pungkas Sri Riawati, seraya membuka secara resmi kegiatan. (Erwin)
