Suasana upacara bendera 17-an di Apron Base Ops Lanud RSA, Kabupaten Natuna, Provinsi Kepulauan Riau, Rabu (17/07/2024) pagi.
Natuna, SinarPerbatasan.com – Komandan Lanud Raden Sadjad (Danlanud RSA) Natuna, Kolonel Pnb Dedy Iskandar, S.Sos., M.M.S., M.Han., memimpin upacara bendera 17-an di Apron Base Ops Lanud RSA, Natuna, Provinsi Kepulauan Riau, Rabu (17/07/2024) pagi.
Upacara ini dihadiri oleh para Kepala Dinas, Komandan Satuan, Kasatker/Kasi, dan seluruh personel Lanud RSA. Peserta upacara meliputi personel Lanud RSA, Satrad 212 Ranai, dan Denhanud 477 Kopasgat Natuna.
Sebagai Inspektur Upacara, Danlanud RSA membacakan amanat Panglima TNI Jenderal TNI Agus Subiyanto, S.E., M.Si., menyampaikan bahwa kondisi geopolitik global dan regional belum menunjukkan perubahan signifikan di awal semester kedua tahun 2024.
Beberapa isu utama, seperti konflik antara Israel dan Hamas Palestina, perang antara Rusia dan Ukraina, klaim China atas Nine-Dash-Line di Laut Cina Selatan dan Timur, kehadiran militer AS di kawasan Asia Pasifik, serta ketegangan antara Korea Selatan dan Korea Utara akibat insiden saling kirim balon udara, secara langsung maupun tidak langsung, mempengaruhi keamanan nasional Indonesia.
Panglima TNI menekankan pentingnya kewaspadaan TNI sebagai benteng terakhir bangsa dalam menghadapi perkembangan lingkungan strategis demi keutuhan NKRI. Di tingkat nasional, ancaman siber menjadi semakin dinamis, ditandai dengan serangan pada Pusat Data Nasional baru-baru ini, yang juga dapat mempengaruhi infrastruktur digital TNI jika tidak dimitigasi dengan baik.
Dengan adanya ancaman siber ini, diharapkan TNI dapat mengevaluasi dan meningkatkan kemampuan sumber daya manusia, serta memperkuat sistem pertahanan siber. TNI akan membentuk satuan siber khusus untuk mengantisipasi kebocoran data, yang akan direkrut dan dididik secara khusus dalam bidang IT di dalam dan luar negeri.
Setiap Satker juga diinstruksikan untuk melakukan backup data secara berkala dan mengupdate software terkait penyimpanan data.
Panglima TNI juga menyatakan bahwa perjudian online yang melibatkan beberapa prajurit TNI merupakan ancaman serius yang harus ditangani dengan tegas. Aktivitas ini tidak hanya mengganggu tugas pokok TNI tetapi juga berpotensi merusak moral dan integritas prajurit serta keluarganya. Oleh karena itu, TNI dilarang terlibat dalam perjudian online, dan pelanggaran akan dikenai sanksi sesuai ketentuan hukum yang berlaku.
Selanjutnya, Panglima TNI mengingatkan pentingnya menjaga netralitas TNI dalam Pilkada Serentak 2024 dan memastikan stabilitas nasional.
Semua prajurit dan PNS TNI diharapkan berpegang teguh pada pedoman netralitas dan mengoptimalkan sinergi dengan Polri dan komponen bangsa lainnya. (Pen Lanud RSA)
