Karimun, SinarPerbatasan.com – Bupati Natuna Wan Siswandi menghadiri acara Rapat Koordinasi Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota se-Provinsi Kepulauan Riau, bertempat di ruang rapat cempaka putih , rumah Dinas Bupati Karimun, Senin (19/09/2022), dalam rakor tersebut diikuti oleh seluruh Bupati / Walikota Se Provinsi Kepulauan Riau.
Acara tersebut di pimpinan oleh Asisten Pemerintah dan Kesra Gubernur Kepulauan Riau Heri Mokhrizal, sekaligus menyampaikan penanganan inflasi diseluruh Kepulauan Riau, khususnya Kota Kepri agar memperhatikan produk pangan strategis.
“Penanganan inflasi yang terjadi di Kepri dan Daerah Kabupaten/Kota di Kepri khususnya harus mendapat perhatian khusus, oleh karena itu saya meminta Bupati/Wali Kota memperhatikan produk pangan strategis yg sensitif terjadinya inflasi seperti cabe, bawang merah dan lain-lain, dan segera mengambil langkah-langkah strategis”. Ujar Heri
Selain itu Heri Mokhrizal juga menyoroti penyaluran Dana DAK dan Dana Pembantu, termasuk Dana Desa yang mendapat hambatan segera harus di selesaikan.
“Untuki penyaluran dana DAK, Dana Pembantu dan Dana Desa yang masih terhambat harus segera kita cari solusinya agar masalah ini segera terselesaikan selian itu masalah Bantuan Sosial 2% dari Dana Transfer Umum sebagaimana amanat PMK Nomor 134/PMK.07/2022. Agar benar-benar dilaksanakan dalam 3 bulan ini, dan khusus Natuna 2% ” jelasnya
Tidak luput juga Asisten Pemerintah dan Kesra Gubernur Kepulauan Riau Heri Mokhrizal mengkonfirmasi mengenai penambahan bulan imunisasi dan melakukan perhatian masalah pecepatan digitalisasi keuangan.
“Kita akan melakukan penambahan Bulan Imunisasi sampai akhir bulan September agar betul-betul di laksanakan Bupati/Wali Kota mengingat masih ada beberapa Kabupaten/Kota yg belum 100%, hingga saat ini Natuna sudah 94% , selain itu masalah pecepatan digitalisasi keuangan agar menjadi perhatian Kepala Daerah bersama TP2DD (Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah)”, Pungkasnya
Dipenghujung acara Heri Mokhrizal selaku pimpinan rapat mengatakan, mengenai produk dalam negeri sesuai arahan gubernur agar penyerapannya diperhatikan.
“Terkait Penggunaan Produk Dalam Negeri arahan gubernur agar di perhatikan, karena penyerapan anggaran terkait belanja penggunaan produk dalam negeri dipercepat dengan mendorong Katalog Lokal, semua belanja daerah menggunakan katalog lokal, dan Bupati/Wali Kota harus mendorong UMKM dan usaha lokal mendaftar pada UKPBJ untuk menjadi vendor di katalog lokal,” tutupnya. (Mzn)
