Pj Bupati Buton Tengah, Andi Muhammad Yusuf, saat menyampaikan kata sambutan dihadapan masyarakat Kecamatan Sangia Wambulu, Selasa (30/01/2024).
Buton Tengah, SinarPerbatasan.com – Pemerintah Republik Indonesia, melalui sejumlah lembaga tingkat Kementerian, dituntut untuk bersama-sama mengatasi ancaman krisis pangan dunia. Ketahanan Pangan menjadi salah satu program yang terus di gaungkan oleh Pemerintah.
Banyak program dari Kementerian, yang dibuat untuk mensukseskan Ketahanan Pangan Nasional, salah satunya Cadangan Pangan Pemerintah (CPP).
Demikian disampaikan oleh Pejabat (Pj) Bupati Buton Tengah, Andi Muhammad Yusuf, saat melaunching perdana penyaluran bantuan pangan beras Cadangan Pangan Pemerintah (CPP) di Aula Pertemuan Kantor Kecamatan Sangia Wambulu, Kabupaten Buton Tengah, Provinsi Sulawesi Tenggara (Sultra), pada Selasa (30/01/2024).
Penyaluran CPP berupa beras 10 Kilogram ini menyasar kepada ratusan warga Sangia Wambulu, yang masuk data Keluarga Penerima Manfaat (KPM).
Pada kesempatan tersebut, Andi Muhammad Yusuf mengungkapkan bahwa penyerahan CPP merupakan bentuk perhatian pemerintah pusat melalui Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Memko PMK) bersama Badan Pangan Nasional dan Bulog bagi Kabupaten/Kota di Indonesia.
Andi Yusuf menambahkan, persoalan pangan pada saat ini menjadi issu global karena pangan merupakan salah satu kebutuhan dasar manusia paling utama dan pemenuhannya merupakan bagian dari hak azasi setiap rakyat Indonesia dalam arti pangan harus senantiasa tersedia secara cukup, aman, bergizi, beragam, dengan harga yang terjangkau oleh daya beli masyarakat serta tidak bertentangan dengan agama, keyakinan dan budaya masyarakat.
Sehingga untuk mencapai semua itu, kata Andi Yusuf, perlu diselenggarakan suatu sistim pangan yang memberikan perlindungan baik pada pihak yang memproduksi maupun yang mengkosumsi pangan.
Hal itu penting dilakukan untuk memenuhi kebutuhan manusia yang memberikan manfaat secara adil, merata dan berkelanjutan dengan berdasarkan pada kedaulatan pangan, kemandirian pangan dan ketahanan pangan.
Lanjut ia mengatakan dalam mewujudkan katahanan pangan masyarakat, pemerintah mempunyai peran strategis untuk mengendalikan pasokan dan ketersedian pangan menghindari kelangkaan pangan yang dapat mengakibatkan inflasi terhadap komoditas pangan pokok masyarakat.
“Dalam rangka mengatasinya, pemerintah Pusat melalui Menko PMK, Badan Pangan Nasional bersama Bulog terus berupaya melakukan intervensi dengan menyalurkan bantuan pangan berupa cadangan beras.
“Hal ini bertujuan untuk mengurangi angka kemiskinan karena penyebab kemiskinan merupakan salah satu indikasi menurunnya tingkat kesejahteraan yang akan mempengaruhi tingkat konsumsi masyarakat,” jelas Andi Yusuf, dihadapan ratusan warga Sangia Wambulu.
Bantuan pangan ke masyarakat, sambung Pj Bupati, terus di galakkan pemerintah, karena penyebab persoalan ini dipicu oleh masalah el nino yang melanda negara kita, memberikan dampak yang signifikan berupa kekeringan, kekurangan air bersih, gagal panen, dan kebakaran hutan.
“Hal ini dapat meningkatkan angka kemiskinan ekstrim,” sambung Andi Yusuf.
Orang nomor satu di Negeri Seribu Goa ini menambahkan, pemerintah saat ini terus mengupayakan penurunan prevalensi balita stunting di Indonesia pada tahun 2024 berada ada kisaran 14 %. Oleh karena itu, diharapkan peran semua pihak terkait bekerjasama dengan baik menanganinya.
Kata Andi Yusuf, penurunan angka stunting merupakan salah satu target sustainable development goals (sdgs) yang termaksud pada tujuan pembangunan berkelanjutan kedua, yaitu menghilangkan kelaparan dan segala bentuk malnutrisi pada tahun 2030, serta mencapai ketahanan dan kedaulatan pangan serta kemandirian pangan.
“Untuk itu saya harapkan keluarga penerima manfaat yang menerima bantuan, dapat dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya, guna memenuhi kebutuhannya sehari-hari,” harap Andi Yusuf, seraya menutup sambutannya.
Sementara itu, Kepala Dinas Pangan Buton Tengah, Burhanuddin mengatakan, kegiatan ini sebagai salah satu bentuk komitmen pemerintah untuk mendukung ketersediaan pangan yang cukup di masyarakat melalui pengolaan cadangan pangan pemerintah.
Lanjutnya kata dia, penyaluran cadangan pangan pemerintah dapat di lakukan untuk menanggulangi kekurangan pangan, gejolak harga pangan , bencana alam, bencana sosial, dan atau keadaan darurat. di samping itu penyaluran cpp juga dapat dilaksanakan dalam rangka antisipasi ,mitigasi, dan atau pelaksanaan pemberian bantuan pangan.
“Penyaluran bantuan ini merupakan arahan presiden pada rapat internal tentang perpanjangan penyaluran bantuan pangan pada tanggal 6 november 2023, ditegaskan bahwa penyaluran cadangan pangan pemerintah akan dilaksanakan kembali pada tahun 2024 sebagai upaya pemerintah untuk mengatasi inflasi dan menurunkan stunting dan menanggulangi kemiskinan eksrim,” kata Burhanuddin saat dikonfirmasi.
“Bantuan Pangan beras tahap I kepada 7416 KPM di Buton Tengah dilakukan 2 kali yaitu tahap pertama mulai bulan Januari – Maret 2024 dan tahap ke dua pada bulan April – Juni 2024,” tutupnya. (Advertorial)
Laporan : Budi Sutrisno
