Kepala Dinas Perikanan Kabupaten Natuna, Hadi Suryanto alias Jojo, saat ditemui awak media di ruang kerjanya, Selasa (21/02/2023) pagi. (foto : Zaki)
Natuna, SinarPerbatasan.com – Semenjak diberlakukannya pembatasan kewenangan laut Kabupaten hanya sampai pada bibir pantai, daerah tidak bisa berbuat banyak untuk mengeksploitasi sektor kelautan.
Kepala Dinas Perikanan Natuna, Hadi Suryanto, mengatakan, aturan ini memang memberikan dampak terhadap pengelolaan sumber daya di laut.
Karena aturan itu pula, membuat pemerintah Kabupaten Natuna melalui Dinas Perikanan (Diskan) lebih mengutamakan pada sektor pemberdayaan.
“Jadi kita kalau lewat anggaran APBD murni, lebih pada pemberdayaan nelayan. Khususnya perikanan tangkap yang sifatnya pelatihan,” terang Jojo (sapaan akrabnya), saat ditemui awak media diruang kerjanya, Selasa (21/02/2023) pagi.
Ditanya apakah tahun ini Diskan Natuna mengadakan program pemberdayaan bidang perikanan tangkap ? Jojo enggan untuk menjawabnya.
Jojo mengatakan, pihaknya belum dapat memastikan apakah bisa direalisasikan atau tidak. Semua tergantung kondisi APBD kabupaten Natuna.
“Sifatnya kan tergantung anggaran. Baik bidang budidaya maupun pengolahan, masih menunggu sinyal seperti apa nantinya,” katanya.
Pada tahun ini, melalui dana Pokir DPRD Natuna, Diskan juga akan mengadakan bibit ikan untuk disalurkan di kecamatan Subi. Namun demikian, lagi-lagi ia belum dapat memastikan kapan direalisasikan.
“Kita memang lebih fokus pada pemberdayaan, untuk program perikanan tangkap, kapal, dan sebagainya dari Provinsi,” sebutnya.
Terkait bantuan peralatan tangkap, Jojo menghimbau kepada kelompok nelayan di Natuna agar mengajukan permohonan bantuan ke Provinsi mulai dari sekarang, sehingga besar kemungkinan usulan yang disampaikan bisa masuk pada tahun anggaran 2024 mendatang. (Zaki)
Editor : Imam Agus
