Kepala Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Kesehatan Hewan Kepri, Rika Azmi.
Natuna, SinarPerbatasan.com – Kementerian Pertanian (Kementan) Republik Indonesia, mengeluarkan peraturan baru tentang perampingan pupuk bersubsidi pada tahun 2023 mendatang.
Hal ini disampaikan Kepala Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Kesehatan Hewan Provinsi Kepulauan Riau, Rika Azmi, saat penyerahan bantuan sarana-prasarana pertanian di desa Ceruk, Senin (24/10/2022) kemarin.
Rika mengatakan, kebijakan tersebut yakni Peraturan Menteri Pertanian (Permentan) nomor 10 tahun 2022 tentang Tata Cara Penetapan Alokasi dan Harga Eceran Tertinggi (HET) Pupuk Bersubsidi Sektor Pertanian.
Sebelumnya, pemerintah mensubsidi 5 jenis pupuk diantaranya, ZA, Urea, NPK, SP-36 dan pupuk organik petroganik. Akan tetapi pada tahun 2023 pemerintah hanya mensubsidi pupuk NPK dan Urea.
Lanjutnya, pupuk subsidi sebelumnya menyasar 70 komoditas pertanian, tahun 2023 akan menyisakan 9 komoditas utama seperti padi, jagung, kedelai, cabai, bawang merah, bawang putih, tebu, kopi dan kakao.
“Untuk jenis tanaman tua seperti cengkeh dan yang lainnya, tidak termasuk tanaman jenis pertanian yang mendapat bantuan subsidi pupuk,” pungkasnya.
Oleh karena itu, ia berharap bantuan pupuk sebanyak 16 ton dari pemerintah provinsi dapat meringankan beban para petani di Natuna.
Sementara itu, Jajang (30) petani desa Harapan Jaya, Kecamatan Bunguran Tengah, menilai kebijakan pembatasan pupuk subsidi ini akan memberatkan petani.
“Sekarang aja harga pupuk naik dua kali lipat sangat memberatkan. Apalagi nanti pupuk subsidinya hanya NPK dan Urea, pasti semakin berat bagi petani seperti kami ini,” ujarnya. (Mzn)
