SINARPERBATASAN.COM, MAKASSAR – Penjabat (Pj) Sekretaris Daerah Kabupaten Buton Tengah, Muh. Rijal, secara resmi membuka kegiatan Pendampingan Penyusunan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) yang berlangsung di Aula Hotel Phinisi, Kota Makassar, pada Jumat (31/1/2025).
Kegiatan ini diadakan sebagai bagian dari komitmen Pemerintah Kabupaten Buton Tengah dalam meningkatkan akuntabilitas dan efektivitas tata kelola pemerintahan. Tujuan utamanya adalah untuk memberikan pemahaman mendalam kepada aparatur sipil negara (ASN) terkait penyusunan dokumen perencanaan yang lebih efektif, berbasis hasil, serta akuntabel. Dengan sistem SAKIP yang lebih baik, diharapkan pemerintahan di Buton Tengah semakin transparan dalam penggunaan anggaran serta efisien dalam pencapaian visi pembangunan daerah.
Dalam sambutannya, Pj Sekda Muh. Rijal menekankan bahwa reformasi birokrasi harus dimulai dari perencanaan yang matang, sistematis, dan berbasis kinerja.
“Tata kelola pemerintahan yang baik bukan hanya tentang menjalankan program, tetapi juga bagaimana kita memastikan bahwa setiap rupiah yang dikeluarkan benar-benar berdampak bagi masyarakat. Melalui pendampingan ini, kita ingin membangun sistem perencanaan yang tidak hanya bagus di atas kertas, tetapi juga dapat diimplementasikan secara nyata dan terukur,” ujar Muh. Rijal.
Pendampingan oleh LAN RI: Memperkuat Pemahaman tentang Cascading dan Crosscutting
Sebagai bagian dari pelatihan ini, Pemkab Buton Tengah menghadirkan narasumber dari Lembaga Administrasi Negara Republik Indonesia (LAN RI), yang membawakan materi tentang dua konsep utama dalam perencanaan strategis pemerintahan, yaitu Cascading dan Crosscutting.
Cascading
Cascading merupakan proses penjabaran target kinerja organisasi secara vertikal, dari tingkat pimpinan hingga level staf, sehingga setiap individu dalam organisasi memiliki peran yang jelas dalam pencapaian tujuan bersama. Dengan sistem ini, setiap pegawai dapat memahami bagaimana kinerjanya berkontribusi terhadap keberhasilan organisasi secara keseluruhan.
Crosscutting
Crosscutting adalah program kolaboratif antar perangkat daerah, yang memastikan bahwa berbagai OPD bekerja secara sinergis untuk mencapai hasil yang lebih optimal dan efisien. Dengan pendekatan ini, setiap program yang dijalankan tidak berjalan sendiri-sendiri, melainkan saling mendukung antar sektor untuk mencapai visi pembangunan daerah.
“Kedua konsep ini sangat penting dalam perencanaan pembangunan. Jika diterapkan dengan baik, setiap program dan kegiatan yang dilaksanakan oleh OPD akan lebih selaras dan tidak tumpang-tindih, sehingga output-nya lebih maksimal,” kata narasumber dari LAN RI.
Dihadiri Jajaran OPD Pemkab Buton Tengah
Kegiatan ini dihadiri oleh seluruh kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) beserta staf perencana di lingkup Pemerintah Kabupaten Buton Tengah. Kehadiran mereka mencerminkan komitmen kuat dalam meningkatkan akuntabilitas kinerja dan efektivitas program kerja di masing-masing instansi.
Dalam diskusi yang berlangsung, beberapa kepala OPD menyampaikan bahwa selama ini tantangan utama dalam penyusunan SAKIP adalah kurangnya pemahaman teknis dalam penerapan Cascading dan Crosscutting secara optimal. Oleh karena itu, pendampingan ini diharapkan dapat memberikan solusi konkret bagi setiap OPD dalam menyusun perencanaan yang lebih terstruktur dan berbasis data.
Menurut Pj Sekda Muh. Rijal, implementasi Cascading dan Crosscutting tidak boleh berhenti di level pimpinan OPD saja, tetapi harus diterapkan hingga ke seluruh ASN di masing-masing instansi.
“Jika semua ASN memiliki pemahaman yang sama tentang pentingnya akuntabilitas kinerja, maka efektivitas program pemerintah akan meningkat. Dengan begitu, hasilnya akan lebih terasa bagi masyarakat,” tegasnya.
Meski begitu, Pemerintah Kabupaten Buton Tengah juga menegaskan komitmennya untuk terus melakukan evaluasi terhadap kinerja OPD, guna memastikan bahwa setiap program yang dicanangkan benar-benar berdampak positif bagi pembangunan daerah.
“Pendampingan ini bukan sekadar seremonial, tetapi merupakan bagian dari upaya nyata kita dalam meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan. Dengan sistem yang lebih baik, pelayanan publik juga akan semakin meningkat,” pungkas Muh. Rijal. (Adv)
Reporter: Sadlly
