BerandaADVERTORIALDinas Kesehatan Buteng Apresiasi Pemdes Ikut Andil Tekan Stunting dari tingkat Desa

Dinas Kesehatan Buteng Apresiasi Pemdes Ikut Andil Tekan Stunting dari tingkat Desa

Pelaksanaan Rembuk Stunting di Desa Madongka, Kecamatan Lakudo, awal bulan September 2024 lalu. (Foto : Dok. Pemdes Madongka)

Buton Tengah, SinarPerbatasan.com – Pemerintah Daerah Kabupaten Buton Tengah (Buteng), Provinsi Sulawesi Tenggara (Sultra), melalui Dinas Kesehatan, memberikan apresiasi setinggi-tinggi nya kepada seluruh Pemerintah Desa (Pemdes) di Kabupaten Buteng, yang begitu gencar mengkampanyekan pentingnya menekan angka stunting di Indonesia.

Demikian disampaikan oleh Kepala Dinas Kesehatan Buton Tengah, H. Kasman. Menurutnya, untuk mencegah peningkatan angka stunting, dibutuhkan peran dari semua pihak. Mulai dari Pemerintah Pusat, Provinsi, Kabupaten/Kota, Kecamatan, hingga ketingkat Desa/Kelurahan yang ada diseluruh Indonesia, termasuk di Kabupaten Buton Tengah.

Dikatakan Kasman, jika beberapa Desa di Kabupaten Buton Tengah, dinilai sudah cukup baik dalam menggenjot penurunan angka stunting, melalui program kerja Pemerintah Desa, yang dimasukkan dalam kegiatan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes).

“Kita akui, Pemda Buton Tengah tidak bisa bekerja sendirian, tanpa adanya peran serta dari seluruh lembaga dan elemen masyarakat. Terutama Pemerintah Desa, Kelurahan dan Kecamatan, harus bersama-sama melakukan langkah antisipasi stunting dari tingkat bawah, bahkan sampai tingkat keluarga,” jelas Kasman, kepada awak media ini, Senin (21/10/2024) siang.

Kasman mewakili Pemerintah Daerah Kabupaten Buton Tengah, memberikan apresiasi kepada Pemerintah Desa, yang telah memasukkan kegiatan penanganan dan pencegahan stunting di dalam Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDes) dalam penyusunan program kerja yang tertuang dalam APBDes disetiap tahun anggaran.

Atas kerjasama yang baik dan maksimal ini, Pemda Kabupaten Buton Tengah, berhasil mencatatkan hasil positif pada perkembangan sebaran prevalensi stunting Buton Tengah selama 3 (tiga) tahun terakhir, sejak tahun 2021, 2022 dan 2023, mengalami penurunan.

Kegiatan intervensi penanganan stunting di Kabupaten Buton Tengah, yang dilaksanakan oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Buton Tengah.

Dijelaskan Kasman, prevalensi stunting di Buton Tengah pada tahun 2021 sebesar 23,4 persen, tahun 2022 sebesar 22,3 persen dan tahun 2023 menurun signifikan di angka 15,7 persen.

https://www.sinarperbatasan.com/wp-content/uploads/2024/03/WhatsApp-Image-2024-03-20-at-21.06.11-6.jpeg

“Pencapaian terbaik terjadi pada tahun 2023 kemarin, yaitu sebesar 6,6 persen. Ini menunjukkan keberhasilan kita dalam menekan angka stunting di Kabupaten Buton Tengah, dan target kita bisa mencapai target nasional dalam menekan angka stunting di Indonesia, yang ditetapkan sebesar 14 persen ditahun 2024,” jelas Kasman.

Penurunan prevalensi stunting di daerah berjulul Kota Seribu Gua itu, dipengaruhi oleh adanya kerjasama yang baik antar lintas sektor. Keterlibatan dan kinerja lintas sektor terkait percepatan penurunan stunting, sambung Kasman, terlihat dengan pelaksanaan kampanye atau penyuluhan tentang stunting, baik dari tingkat Kabupaten, Kecamatan, hingga di tingkat Desa/Kelurahan, yang dapat membangun kesadaran masyarakat tentang pencegahan dan penanganan stunting.

“Keseriusan Pemerintah Daerah, juga ditunjukkan dengan keterlibatan berbagai tim dalam percepatan penurunan stunting, seperti TPPS mulai dari tingkat Kabupaten, yang di SK kan oleh Kepala Daerah, tingkat Kecamatan hingga tingkat Desa/Kelurahan,” tambah Kasman.

Kasman menghimbau kepada seluruh Pemerintah Kecamatan, Desa/Kelurahan dan seluruh elemen masyarakat Buton Tengah, agar bersama-sama melakukan upaya-upaya dalam rangka memerangi terjadinya stunting di Indonesia, khususnya di Kabupaten Buton Tengah.

Sementara itu Kepala Desa Madongka, Kecamatan Lakudo, Haryanto, mengatakan, jika Desa yang dipimpinnya telah menggelar Rembuk Stunting dan menyusun RKPDes untuk kegiatan tahun anggaran 2025 mendatang, melalui musyawarah bersama, yang dihadiri oleh lintas sektor, kader BKB, kader Posyandu dan masyarakat Desa.

“Salah satu poin yang kami bahas dalam penyusunan RKPDes Madongka tahun anggaran 2025, yaitu memprioritaskan penggunaan dana desa untuk pencegahan dan penanganan stunting,” ungkap Haryanto.

Haryanto berharap melalui rapat dan Rembuk Stunting yang dilaksanakan, para peserta kegiatan dapat mengerti dan memahami tentang konvergensi percepatan dan pencegahan stunting, serta mengetahui penetapan usulan kegiatan prioritas, berdasarkan presentase hasil konvergensi pencegahan stunting di Desa Madongka.

“Ini merupakan bukti keseriusan Pemerintah Desa Madongka, dalam mensukseskan program Pemerintah dalam rangka percepatan dan penanganan stunting di Indonesia, melalui anggaran desa,” pungkas Haryanto. (Advertorial)

Laporan : Hari Sabar

RELATED ARTICLES

TINGGALKAN KOMENTAR

Silakan masukkan komentar anda!
Silakan masukkan nama Anda di sini

- Advertisment -
Google search engine



Google search engine

Google search engine

Google search engine

Most Popular

Recent Comments

https://ibb.co/hBb6x82