Kepala Bidang (Kabid) Permukiman Dinas Perkim Natuna, Suratmojo alias Jojo.
Natuna, SinarPerbatasan.com – Pemerintah Daerah Kabupaten Natuna, melalui Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan (Perkim), sudah mulai memproses rencana kegiatan proyek fisik dan non fisik, yang ada di Dinas tersebut.
Demikan disampaikan oleh Kepala Dinas Perkim Natuna, melalui Kepala Bidang (Kabid) Permukiman, Suratmojo. Saat ini kata dia, telah memasuki proses perencanaan kegiatan.
“Kalau untuk kegiatan baru mulai perencanaan, dan sudah berjalan untuk tahap 1 dan 2,” jelas Suratmojo atau yang akrab disapa Jojo, ketika ditemui awak media ini di ruang kerjanya di Kantor Dinas Perkim Natuna, Komplek Perkantoran Bukit Arai, Kecamatan Bunguran Timur, pada Jum’at (26/04/2024) siang.
Kata Jojo, untuk proses penandatanganan kontrak kegiatan juga sudah mulai berjalan. Saat ini pihaknya sedang memproses pengajuan ke Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa (UKPBJ) Natuna, untuk penayangan kegiatan yang akan dikerjakan oleh pihak ketiga nantinya.
Sebab kata Jojo, mulai tahun ini, seluruh kegiatan pengadaan barang/jasa Pemda Natuna, harus melalui UKPBJ untuk ditayangkan, sebelum di garap oleh pihak ketiga.
“Kita tinggal nunggu tayang fisiknya. Karena sesuai perintah pimpinan, untuk segera melakukan penyerapan anggaran,” jelas Jojo.
Pria asal Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) itu menuturkan, ada sekitar 180 paket kegiatan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU) yang dijalankan oleh Dinas Perkim Natuna. Baik itu proyek fisik seperti pembangunan jalan, draenase, maupun pembangunan fasilitas umum lainnya.
“Dari 180 paket tersebut, itu bukan fisik semua, termasuk dengan kegiatan perencanaan serta jasa konsultasi pengawasan, ada semua disitu,” tutur Jojo.
Ia menargetkan, akhir bulan Mei 2024 ini, sudah mulai berjalan ke pengerjaan proyek fisik. Selambat-lambatnya bulan Juni harus sudah mulai berjalan.
“Target kita sebelum APBD-P harus sudah selesai semuanya. Ya kira-kira bulan Juni, Juli udah habis. Selambat-lambat-lambatnya Agustus lah, sebelum APBD-P,” imbuh Jojo.
Sebagai informasi, sejumlah kegiatan proyek fisik di Dinas Perkim Natuna sifatnya adalah padat karya, yang pengerjaannya harus melibatkan masyarakat setempat.
“Memang sifatnya Pokir (pokok-pokok pikiran DPRD, red) konsepnya padat karya, dikerjakan langsung oleh masyarakat. Tujuannya kan untuk pemberdayaan dan meningkatkan ekonomi masyarakat. Jadi bahan materialnya dari masyarakat, yang ngerjakan juga dari masyarakat itu sendiri,” pungkas Jojo.
Laporan : Erwin Prasetio
