Wakil Ketua II beserta anggota DPRD Buteng, saat foto bersama seusai melakukan pertemuan dengan Balai Besar Pelatihan Vokasi dan Produktifitas Kota Bekasi.
Buteng, SinarPerbatasan.com – Segenap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPRD) Kabupaten Buton Tengah (Buteng), Provinsi Sulawesi Tenggara (Sultra), melaksanakan kunjungan kerja (kunker) ke Kota Bekasi, Jawa Barat, dari tanggal 30 Januari, hingga tanggal 2 Februari 2024.
Kunker yang dipimpin oleh Wakil Ketua II DPRD Buteng, Suharman, serta di ikuti sejumlah anggotanya, diantaranya Rosmaya, Dani dan Harun tersebut, bertujuan untuk melakukan konsultasi bersama Balai Besar Pelatihan Vokasi dan Produktifitas Kota Bekasi, Jawa Barat. Turut serta dalam rombongan, Kepala Bagian Umum dan Keuangan Sekretariat Dewan (Setwan) Buton Tengah, Ilham Ombe.
Kedatangan sejumlah wakil rakyat dari daerah berjuluk Negeri Seribu Goa tersebut, diterima langsung oleh Kepala Sub Koordinator bidang Uji Coba Program Balai Besar Pelatihan Vokasi dan Produktifitas Kota Bekasi, Muhammad Adenin, di ruang rapat kantor setempat.
“Maksud dan tujuan kami ke Balai Besar Besar Pelatihan Vokasi dan Produktifitas Kota Bekasi, untuk menyampaikan permohonan peserta bording,” terang Wakil Ketua II DPRD Buteng, Suharman, melalui rilis pers Setwan DPRD Buteng, pada Senin (05/02/2024).
Dijelaskannya, sistem dan metode Pelatihan Vokasi dan Peningkatan Produktifitas terhadap sumber daya manusia yang berkualitas. Sumber daya manusia sendiri tentu mempunyai peran yang penting dalam setiap institusi atau lembaga.
“Karena dengan adanya sumber daya manusia yang mempunyai kualitas baik, tentu akan mempermudah sebuah institusi atau lembaga dalam menggapai tujuan yang diinginkan, dengan memanfaatkan berbagai cara yang lebih efektif serta efisien,” ungkap Suharman.
Ia menambahkan, nilai tinggi yang dimiliki oleh sumber daya manusia dengan segala hal dapat berupa pikiran, talenta, daya kreasi dan lain sebagainya.
Dalam mewujudkan setiap perannya yang ada, suatu pemerintahan baik yang di dalam ataupun di luar Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), tentu akan membutuhkan sumber daya manusia yang kualitasnya baik.
“Sehingga tujuan dari Negara Indonesia yang beralaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar ini akan tercapai. Kehadiran aparatur sangat krusial, karena aparatur negara ialah sebagai tumpuan untuk membentuk dan mengendalikan Negara Indonesia. Dapat terbayangkan jika kualitas yang dimiliki aparatur Negara terbilang rendah, tentu akan sangat berpengaruh kepada aspek-aspek dari kenegaraan,” terang Suharman.
Tugas Aparatur Sipil Negara (ASN) menurut Undang-Undang Nomor 5 tahun 2014, yakni Tenaga kerja ASN bertugas sebagai perancang, pengelola, dan yang mengawasi penyelenggara dalam melaksanakan berbagai tugasnya yang terlihat dari pengaktualan strategi dan bantuan publik yang berpengalaman, terbebas dari campur tangan politik, serta tidak terlibat dalam korupsi, konspirasi, dan perilaku yang mengutamakan jataban.
“Setiap aparatur baik yang secara PNS ataupun PPPK, secara langsung perlu mempunyai kemampuan yang lebih serta terlatih,” harap Suharman. (Advertorial)
Laporan : Budi Sutrisno
